MARANG KAYU, 30 April 2025 – Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melanjutkan rangkaian sosialisasi reaktivasi jaminan kesehatan di Kecamatan Marang Kayu. Agenda ini menjadi krusial menyusul adanya 1.111 jiwa kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di wilayah tersebut yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Sosial memberikan penjelasan mendalam mengenai sistem peringkat kesejahteraan atau “Desil” yang digunakan dalam basis data kemiskinan nasional. Sebagai gambaran, Desil 1 mewakili 10 persen kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah pada suatu wilayah.
Kepala Dinas Sosial Kukar, Rinda Desianti, S.Sos., M.Si., memaparkan bahwa melalui verifikasi 39 variabel data, pemerintah daerah melalui Puskesos dapat mengusulkan posisi kesejahteraan warga. “Kita bisa mengusulkan apakah seseorang layak masuk ke dalam Desil 1, Desil 2, dan seterusnya berdasarkan kondisi riil di lapangan. Namun, perlu dipahami bahwa kewenangan mutlak dalam menetapkan angka desil tersebut berada di tangan pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS),” jelasnya.
Salah satu poin penting yang ditekankan adalah mengenai kepemilikan aset. Aset keluarga, mulai dari kepemilikan kendaraan bermotor, perangkat elektronik (seperti AC atau TV datar), hingga jenis rumah tinggal, menjadi faktor signifikan yang dapat menyebabkan kenaikan peringkat desil seseorang. Semakin banyak aset yang dimiliki, semakin besar kemungkinan seseorang bergeser ke kelompok desil yang lebih tinggi, yang berpotensi menyebabkan kepesertaan bantuan iuran kesehatannya dinonaktifkan oleh pusat karena dianggap sudah mampu.
Terkait adanya 1.111 jiwa warga Marang Kayu yang dinonaktifkan, para petugas Puskesos dan RT diminta untuk melakukan validasi faktual guna memastikan apakah kondisi ekonomi warga tersebut memang sudah mengalami kenaikan aset atau masih memerlukan bantuan pemerintah.
Langkah verifikasi ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih akurat kepada pusat, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan namun sempat dinonaktifkan dapat segera diusulkan untuk reaktivasi jaminan kesehatannya.
