KOTA BANGUN DARAT, 12 Mei 2026 – Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperluas jangkauan pemutakhiran data jaminan kesehatan hingga ke wilayah kecamatan hasil pemekaran. Di Kecamatan Kota Bangun Darat, tercatat sebanyak 592 jiwa kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang saat ini dalam status nonaktif oleh pemerintah pusat.
Langkah ini merupakan respons cepat terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Dinas Sosial menjadwalkan sosialisasi intensif bagi aparatur di Kota Bangun Darat guna menyamakan pemahaman mengenai mekanisme reaktivasi agar warga yang membutuhkan pengobatan tidak terhambat kendala administrasi.
Kepala Dinas Sosial Kukar, Rinda Desianti, S.Sos., M.Si., menginstruksikan kepada para Petugas Puskesos dan seluruh jajaran Ketua RT di desa-desa wilayah Kota Bangun Darat untuk segera melakukan verifikasi dan validasi data terhadap 592 warga tersebut.
“Sebagai wilayah yang terus berkembang, akurasi data di Kota Bangun Darat sangat penting. Kami meminta RT dan Puskesos setempat untuk memastikan kondisi riil warga yang dinonaktifkan ini. Jika memang masih memenuhi kriteria layak bantu, akan segera kita usulkan reaktivasi melalui SIKS-NG agar fasilitas kesehatan mereka aktif kembali,” tegasnya.
Dinas Sosial menjelaskan bahwa bagi warga yang dalam kondisi sakit namun kartu BPJS-nya tidak aktif, dapat segera melaporkan diri ke petugas Puskesos dengan membawa dokumen pendukung medis untuk diproses secara prioritas.
Melalui sinergi antara pemerintah kecamatan dan garda terdepan di tingkat desa, diharapkan cakupan perlindungan kesehatan di Kota Bangun Darat dapat pulih 100 persen, sejalan dengan semangat “Kukar Idaman” dalam memberikan pelayanan sosial yang responsif dan merata hingga ke pelosok wilayah.
