SAMBOJA, 7 Mei 2026 – Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kembali memperluas jangkauan sosialisasi reaktivasi jaminan kesehatan bagi masyarakat. Kali ini, perhatian difokuskan pada Kecamatan Samboja, menyusul adanya penonaktifan 1.684 jiwa kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) oleh pemerintah pusat.
Langkah ini diambil guna meminimalisir kendala yang dihadapi masyarakat saat membutuhkan layanan medis mendadak. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026, ribuan warga di Samboja tersebut perlu melalui proses verifikasi ulang agar status kepesertaannya dapat dipulihkan.
Kepala Dinas Sosial Kukar, Rinda Desianti, S.Sos., M.Si., dalam arahannya meminta sinergi yang solid dari seluruh instansi terkait di tingkat kecamatan. Beliau menekankan agar para petugas Puskesos dan seluruh Ketua RT di Samboja segera melakukan validasi data terhadap 1.684 warga tersebut untuk memastikan kelayakan mereka sebagai penerima bantuan.
“Validasi di lapangan sangat penting untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat. Kami ingin memastikan warga Samboja yang memang membutuhkan dukungan pemerintah segera mendapatkan kembali akses fasilitas kesehatannya,” ujar Rinda Desianti.
Dalam prosesnya, Dinas Sosial juga melibatkan pihak Kelurahan, Desa, serta Puskesmas setempat untuk mempermudah alur pelaporan bagi warga yang sedang sakit namun status BPJS-nya tidak aktif. Dengan data yang tervalidasi oleh RT dan Puskesos melalui aplikasi SIKS-NG, proses usulan ke pusat diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan kembali kehadirannya di tengah masyarakat untuk memberikan solusi nyata atas permasalahan jaminan kesehatan, selaras dengan semangat dedikasi “Kukar Idaman”.
