KENOHAN, 09 Juni 2026 – Memasuki pertengahan tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Sosial terus mengawal keakuratan data penerima jaminan kesehatan gratis. Berdasarkan data evaluasi berkala per 9 Juni 2026, tercatat sebanyak 538 jiwa kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di wilayah Kecamatan Kenohan telah dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
Penonaktifan ini merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 terkait penataan basis data kemiskinan nasional secara periodik. Menanggapi dinamika data tersebut, Dinas Sosial bergerak cepat dengan mengagendakan koordinasi teknis bersama aparatur di Kecamatan Kenohan guna memulihkan hak jaminan kesehatan warga yang masih memenuhi syarat.
Kepala Dinas Sosial Kukar, Rinda Desianti, S.Sos., M.Si., mengimbau kepada seluruh jajaran Petugas Puskesos dan Ketua RT di desa-desa se-Kecamatan Kenohan untuk segera melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap 538 warga yang masuk dalam daftar nonaktif tersebut.
“Data per 9 Juni ini harus segera kita tindak lanjuti di lapangan. Kami meminta RT dan Puskesos di Kenohan bersinergi melakukan pengecekan faktual. Hal ini sangat penting agar warga yang sedang membutuhkan pengobatan atau ingin berobat ke fasilitas kesehatan tidak mengalami hambatan administratif,” jelasnya.
Sesuai mekanisme yang berlaku, data hasil validasi dari tingkat RT akan dihimpun oleh Puskesos untuk diinput ulang ke dalam sistem SIKS-NG. Jika warga yang bersangkutan terbukti masih berada dalam kategori rentan (Desil 1-5) dan membutuhkan pelayanan medis, Dinas Sosial akan segera menerbitkan rekomendasi reaktivasi agar status BPJS PBI-JK mereka aktif kembali.
Melalui pemutakhiran data yang cepat dan tepat di tingkat akar rumput ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap perlindungan sosial di bidang kesehatan dapat berjalan semakin inklusif dan responsif, sesuai dengan pilar utama program “Kukar Idaman”.
