TENGGARONG — Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (Dinsos Kukar) menggelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Manajerial (Administrator) di Ruang Rapat Kepala Dinas Sosial pada Selasa, 27 Oktober 2026. Acara ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan pada 23 Oktober 2026.
Prosesi sertijab ditandai dengan penyerahan posisi Sekretaris Dinas Sosial dari pejabat lama, Muhamad Japar, S.Sos., M.Si., kepada pejabat baru, Ersiyanli, S.E., M.M.. Rangkaian kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Rinda Desianti, S.Sos., M.Si., serta dihadiri oleh jajaran pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Dinsos Kukar.
Dorong Akselerasi Kinerja dan Kepemimpinan Baru
Dalam arahannya, Kepala Dinsos Kukar Rinda Desianti menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Muhamad Japar yang telah menjalankan tugas serta tanggung jawab pengelolaan administrasi dinas dengan baik. Ia juga menyambut secara resmi Ersiyanli sebagai Sekretaris Dinsos Kukar yang baru untuk bersama-sama memperkuat tata kelola internal.
“Penyegaran pada jabatan administrator ini merupakan langkah strategis organisasi dalam meningkatkan efektivitas kinerja dan akuntabilitas dinas. Saya berharap Sekretaris Dinas yang baru dapat segera beradaptasi, memperkuat koordinasi antarbidang, serta mengakselerasi pencapaian target-target pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kutai Kartanegara,” tegas Rinda Desianti.
Mantapkan Sinergi Program Kerja
Melalui pergantian manajerial pada tingkat administrator ini, Dinsos Kukar berkomitmen untuk terus memantapkan pengelolaan administrasi perkantoran, perencanaan program, hingga pengawasan keuangan secara terintegrasi. Kepemimpinan baru pada Sekretariat Dinsos Kukar diharapkan mampu membawa semangat baru dalam mengawal berbagai program prioritas perlindungan dan jaminan sosial daerah secara transparan dan profesional.