MUARA JAWA, 22 April 2026 – Langkah responsif diambil Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Sosial dalam menyikapi penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara massal oleh Pemerintah Pusat. Kecamatan Muara Jawa menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kepesertaan nonaktif yang cukup signifikan, yakni mencapai 1.518 jiwa.
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026, Dinas Sosial menjadwalkan sosialisasi intensif yang akan dilaksanakan di Muara Jawa pada Rabu, 22 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis mengenai tata cara reaktivasi atau pengaktifan kembali kartu BPJS yang telah mati.
Mengingat banyaknya warga yang terdampak, Dinas Sosial memberikan instruksi khusus kepada seluruh jajaran Petugas Puskesos serta Ketua RT di wilayah Kecamatan Muara Jawa. Mereka diminta untuk segera melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap data 1.518 warga tersebut guna memastikan mereka kembali mendapatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi yang membutuhkan pengobatan dalam waktu dekat.
“Validasi data oleh RT dan Puskesos sangat krusial. Jangan sampai ada warga yang ingin berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit terhambat hanya karena kendala administrasi kepesertaan,” tegas Kepala Dinas Sosial Kukar, Rinda Desianti
Dalam draf panduan reaktivasi, Puskesos akan berperan menginput data hasil validasi melalui sistem SIKS-NG. Warga yang masuk dalam daftar nonaktif namun masih memenuhi kriteria layak bantu akan diusulkan kembali agar jaminan kesehatannya aktif secara otomatis setelah melalui verifikasi Dinas Sosial.
Dinas Sosial berharap kolaborasi aktif dari pihak kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RT dapat menuntaskan pemutakhiran data ini dalam waktu singkat. Dengan demikian, jaminan kesehatan masyarakat Muara Jawa dapat kembali digunakan untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak di fasilitas kesehatan yang tersedia.
