TENGGARONG – Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan memastikan kepatuhan terhadap standar kearsipan nasional, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DIARPUS) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 pada Selasa, 7 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Pais Patin. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat DIARPUS Nomor P-355/DIARPUS/000.5.15/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025, yang menetapkan jadwal pelaksanaan pengawasan internal sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan terhadap perangkat daerah.
Melalui surat undangan bernomor P-68/UMPEG/000.5.15/10/2025, para pejabat dan pengelola arsip dari daftar nama terlampir diundang untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam forum tersebut. Kegiatan dimulai pukul 09.30 WITA hingga selesai, dengan agenda utama berupa evaluasi pelaksanaan kearsipan, identifikasi kendala teknis, serta penyampaian rekomendasi perbaikan tata kelola arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tahun 2024, Dinas Sosial Kukar berhasil menempati peringkat ke-10 dari 59 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Capaian ini merupakan bukti nyata bahwa kerja keras, kolaborasi lintas bidang, dan komitmen terhadap pelayanan sosial telah membuahkan hasil yang membanggakan.
Tahun 2025, meskipun penilaian hanya dilakukan melalui metode sampling, semangat dan kualitas kerja Dinsos tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem pelayanan publik daerah. Oleh karena itu, Dinsos Kukar diharapkan terus menjaga konsistensi kinerja, memperkuat integrasi program antarbidang, dan mengedepankan inovasi sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kerja sama antar-OPD bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi merupakan wujud sinergi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berkeadilan. Dinsos Kukar memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kelompok rentan dan marjinal mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga integritas dokumen pemerintahan, meningkatkan efisiensi layanan informasi publik, serta mendukung akuntabilitas birokrasi melalui sistem kearsipan yang tertib dan terstandarisasi.
