TENGGARONG — Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (Dinsos Kukar) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Rapat Pais Patin Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara pada Kamis, 27 Agustus 2026. Forum ini diselenggarakan guna mengevaluasi penyelenggaraan 10 jenis layanan publik bersama perwakilan Bagian Organisasi Setkab Kukar, akademisi Universitas Kutai Kartanegara, lembaga kesejahteraan sosial (LKS), organisasi penyandang disabilitas (PPDI), Puskesos, serta para penerima manfaat.
Dalam forum tersebut, Dinsos Kukar memaparkan capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) hingga pertengahan Agustus 2026 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 91,04 yang masuk dalam kategori mutu Sangat Baik. Kendati mencatatkan nilai yang tinggi, Dinsos Kukar secara terbuka menjadikan FKP ini sebagai ruang evaluasi kritis demi perbaikan kinerja yang transparan dan akuntabel.
Evaluasi 10 Jenis Layanan dan Identifikasi Masalah
Dinsos Kukar memaparkan alur serta pelaksanaan 10 jenis layanan pilot publik yang terbagi dalam 4 bidang utama:
- Bidang Pemberdayaan Sosial: Rekomendasi izin operasional/tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).
- Bidang Rehabilitasi Sosial: Bantuan alat bantu aksesibilitas disabilitas, bantuan permakanan, dan bantuan sandang.
- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial: Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah (PBI BPJS), bantuan usaha ekonomi bagi perempuan rawan risiko ekonomi, santunan lansia terlantar, serta santunan veteran dan janda veteran.
- Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan: Bantuan bagi korban bencana alam dan musibah.
Dari hasil diskusi dan analisis unsur SKM pada pertemuan di Ruang Rapat Pais Patin tersebut, forum mengidentifikasi dua fokus utama yang menjadi area perbaikan:
- Kecepatan Pelayanan: Menjadi unsur yang memperoleh nilai evaluasi terendah, khususnya pada penyaluran bantuan permakanan (nilai 88,97) dan respons bantuan bencana. Keterlambatan ini disebabkan kendala teknis-administratif dan kepastian anggaran, serta kelengkapan data kependudukan dari lapangan.
- Penyebarluasan Informasi dan Perbaikan Data: Diperlukannya sosialisasi yang lebih masif mengenai alur pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)/desil, kriteria penerima bantuan, hingga kepastian informasi jika terjadi potensi keterlambatan jadwal penyaluran.
Klarifikasi dan Tindak Lanjut Dinsos Kukar
Menanggapi masukan para peserta, Dinsos Kukar menegaskan komitmennya untuk segera melakukan langkah-langkah strategis:
- Jadwal Penyaluran Permakanan: Penyaluran bantuan permakanan periode Juli–September dipastikan rampung pada September 2026, dilanjutkan tahap Oktober–Desember yang ditargetkan selesai akhir Oktober 2026.
- Kemudahan Layanan Kesehatan: Akses BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu kini makin cepat melalui integrasi link JagaSehatku di Puskesmas hingga aplikasi E-DABU BPJS, di mana aktivasi dokumen lengkap dapat selesai pada hari yang sama.
- Penguatan Kanal Pengaduan dan Komunikasi: Dinsos memastikan seluruh pengaduan yang masuk melalui aplikasi Simasos berbasis WhatsApp telah ditangani. Ke depan, Dinsos Kukar akan memperluas publikasi informasi dan penjelasan alur layanan melalui kanal digital resmi seperti website, Instagram, Facebook, hingga TikTok.
- Keterbukaan Data & Inklusivitas: Dinsos Kukar siap memperkuat koordinasi bersama desa/kelurahan, Puskesos, pendamping PKH, serta organisasi seperti PPDI untuk memverifikasi data warga rentan agar bantuan tepat sasaran dan inklusif.
Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan
Rangkaian FKP diakhiri dengan penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara pihak Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dan perwakilan peserta forum. Berita acara tersebut memuat komitmen bersama untuk menjadikan aspek kecepatan pelayanan dan transparansi informasi data DTSEN sebagai prioritas utama dalam Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Layanan Dinsos Kukar.
Melalui FKP ini, Dinsos Kukar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan sosial yang cepat, terbuka, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Kartanegara.
