MUARA MUNTAI, 26 Mei 2026 – Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara terus menunjukkan komitmennya dalam memeratakan perlindungan sosial hingga ke wilayah hulu kabupaten. Kali ini, perhatian serius diarahkan ke Kecamatan Muara Muntai, menyusul adanya penonaktifan 1.215 jiwa kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) oleh pemerintah pusat.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons cepat atas terbitnya Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berdampak pada status jaminan kesehatan ribuan warga di daerah. Mengingat karakteristik wilayah Muara Muntai yang sebagian besar berada di kawasan perairan, kemudahan akses ke fasilitas kesehatan menjadi hal yang sangat krusial bagi warga setempat.
Kepala Dinas Sosial Kukar, Rinda Desianti, S.Sos., M.Si., menginstruksikan kepada seluruh jajaran Ketua RT dan Petugas Puskesos di Kecamatan Muara Muntai untuk segera bergerak melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan.
“Kondisi geografis tidak boleh menjadi penghalang warga untuk mendapatkan hak dasarnya. Kami meminta para Puskesos dan RT di Muara Muntai untuk melakukan sistem jemput bola berkas terhadap 1.215 warga yang dinonaktifkan tersebut, agar hak pelayanan kesehatan mereka bisa segera dipulihkan,” ujarnya.
Melalui pemutakhiran data yang presisi ini, berkas warga yang masih memenuhi kriteria layak bantu akan segera diinput ke dalam aplikasi SIKS-NG oleh operator desa. Bagi warga yang berada dalam kondisi sakit atau darurat medis namun kartu BPJS-nya tidak aktif, mereka dapat meminta surat keterangan rawat dari fasilitas kesehatan untuk diproses secara prioritas oleh Dinas Sosial bersama BPJS Kesehatan.
Melalui sinergi yang kuat antara jajaran pemerintahan tingkat bawah hingga kabupaten, diharapkan tidak ada lagi warga Muara Muntai yang terhambat saat ingin berobat, sejalan dengan visi misi “Kukar Idaman” dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata.
