TENGGARONG – Dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2025, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas RI) melakukan observasi lapangan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kamis, 30 Oktober 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Kepala Dinas Sosial Kukar dan dihadiri oleh jajaran internal Dinsos, termasuk Kabid Linjamsos, Kabid Rehsos, JF Peksos, Korkab PKH, Pendamping PKH Tenggarong, serta staf bidang terkait.
Agenda utama meliputi wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan program PKH, Sembako, PBI JKN, serta proses graduasi penerima manfaat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Bappenas Nomor T-19163/Dt.10.2/ME.02.06/10/2025 tertanggal 24 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Plt. Kepala Dinas Sosial Kukar, Drs. Yuliandris Suherdiman, menegaskan pentingnya pengawalan terhadap Instruksi Presiden terkait pelaksanaan program bantuan sosial. Ia menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan, khususnya terkait keaktifan tenaga pendamping PKH di desa dan kelurahan.
Saat ini terdapat 77 pendamping PKH di Kukar, namun 12 orang di antaranya ditugaskan sementara ke Sekolah Rakyat (SR) di Samarinda hingga Desember. Hal ini menimbulkan kekosongan pendamping di beberapa wilayah, yang berdampak pada keluhan dari masyarakat dan penurunan efektivitas layanan. “Sambil menunggu proses rekrutmen di SR, mudah-mudahan pendamping PKH bisa kembali ke pekerjaan sebelumnya,” ujar Yuliandris.
Ia juga menyoroti kondisi di wilayah Tabang, yang tidak memiliki KPM PKH aktif dan memerlukan waktu tempuh sekitar 7 jam dari pusat kota, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program. Selain itu, Yuliandris mengungkapkan bahwa rekrutmen SDM PKH terakhir dilakukan pada tahun 2022, dan hingga 2025 belum ada rekrutmen baru karena keterbatasan regulasi. “Dinas maupun kementerian tidak diperbolehkan melakukan rekrutmen kecuali melalui skema outsourcing,” tambahnya.
Observasi lapangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata kepada Bappenas RI mengenai kondisi pelaksanaan program di daerah, sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran.
