Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial dan stakeholder terkait menggelar kegiatan Koordinasi Peralihan Peserta PBI JK dan PBPU Pemda, yang dilaksanakan pada Selasa, 17 Juni 2025, di Hotel Mercure Samarinda. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan serta mempercepat capaian Universal Health Coverage (UHC) di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan dari berbagai daerah, termasuk Kutai Kartanegara, Samarinda, Balikpapan, Berau, dan Kutai Timur.
Kukar: UHC 102%, Penggantian 6.722 Peserta Nonaktif Tengah Diproses
Dalam pertemuan tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan capaian signifikan dengan UHC mencapai 102% dan tingkat keaktifan peserta JKN sebesar 86%. Komitmen Pemkab Kukar dalam penanganan JKN ditegaskan melalui pengaktifan 81.000 peserta pada Januari 2025 lalu, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kukar menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, terdapat 6.722 peserta PBI JK yang dinyatakan nonaktif. Namun, pemerintah daerah telah berkomitmen mengganti seluruhnya dengan data peserta dari PBI APBN yang belum mendapatkan jaminan, melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat.
“Pengaktifan peserta harus dilakukan secara terkontrol dan diketahui masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kami pusatkan di Loket Dinas Sosial,” ujar perwakilan Dinsos Kukar.
Dinas Dukcapil Kukar turut mendukung dengan memfasilitasi proses verifikasi data kependudukan, sementara Dinas Kesehatan Kukar menegaskan tidak ada diskriminasi berdasarkan status ekonomi dalam program jaminan kesehatan.
Tantangan dan Solusi dari Daerah Lain
- Samarinda menghadapi penonaktifan 6.400 peserta, dengan kendala tunggakan anggaran mencapai Rp20 miliar. Usulan pengaktifan baru dibatasi sekitar 500 jiwa per bulan, dengan Dinsos Kota Samarinda memohon dukungan pembiayaan dari provinsi.
- Balikpapan mengajukan anggaran Rp20 miliar pada APBD-P 2025 untuk aktivasi 2.500 peserta dan penggantian 6.000 lainnya. Isu utama yaitu peserta ber-KTP Balikpapan namun tidak berdomisili tetap di wilayah tersebut.
- Berau mencatat 4.000 peserta nonaktif, dan telah menyiapkan 7.000 peserta pengganti. Pemerintah daerah menyoroti pentingnya kejelasan pembiayaan bagi warga luar kabupaten yang membutuhkan pengobatan di wilayahnya.
- Kutim mencatat tingkat keaktifan peserta JKN 90% dengan kepesertaan mencapai 100%, menunjukkan capaian tertinggi dalam kawasan.
Sinkronisasi Data dan Dukungan Kebijakan Ditekankan
Seluruh peserta rapat sepakat bahwa keberhasilan peralihan peserta PBI JK dan PBPU Pemda sangat bergantung pada sinkronisasi data, transparansi verifikasi, dan kerja sama lintas sektor. Isu-isu teknis seperti kejelasan data BNBA, SK Kemensos, hingga potensi percaloan juga dibahas secara terbuka.
Sejumlah daerah berharap pemerintah provinsi dapat turut menanggung pembiayaan bagi warga ber-KTP namun belum terdaftar JKN akibat kendala teknis maupun administratif.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap setiap kabupaten/kota mampu menyusun langkah strategis untuk memastikan setiap warga terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
