Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Musrenbang yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Gedung Bappeda Kukar pada Selasa, 6 Mei 2025 ini menyoroti isu strategis terkait pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting.
Acara ini dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, dengan kehadiran berbagai perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, serta perwakilan masyarakat, termasuk Persagi Kukar, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kukar, dan para kader Posyandu.
Dalam sambutannya, Dafip Haryanto menekankan bahwa tema yang diangkat dalam Musrenbang kali ini mencerminkan komitmen Pemkab Kukar dalam menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, terutama bagi kelompok rentan.
“Kelompok rentan sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam proses perencanaan pembangunan. Karena itu, kita harus memberikan perhatian lebih agar mereka bisa merasakan manfaat pembangunan secara nyata,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk merumuskan program pembangunan yang lebih efektif, dengan harapan terciptanya sinergi antara pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat dalam menyusun langkah konkret dan terintegrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Dafip juga mengapresiasi upaya Pemkab Kukar dalam mengurangi angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kukar mengalami penurunan sebanyak 1.857 jiwa, dari 60.857 jiwa pada tahun 2023 menjadi 59.000 jiwa di tahun 2024.
Selain itu, ia juga menyampaikan capaian signifikan dalam penurunan angka stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kukar berhasil turun dari 27,1 persen menjadi sekitar 14 persen pada tahun 2024.
“Ini adalah hasil kerja keras bersama yang harus terus kita jaga dengan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor,” tambahnya.
Musrenbang Tematik ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh OPD yang terlibat, serta berbagai elemen masyarakat dan mitra pembangunan yang menyepakati hasil musyawarah tersebut sebagai langkah bersama menuju pembangunan yang lebih inklusif.
