TENGGARONG, 12 November 2026 – Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara berkolaborasi dengan Tim Perwalian Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar kegiatan Pemenuhan dan Pemulihan Hak Dasar Anak (Perwalian), Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang diawali dengan ekspose pendampingan hukum pengajuan persidangan perwalian anak ini berlangsung khidmat di Aula Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara.
Acara tersebut dihadiri oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Aji Kalbu Pribadi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Rinda Desianti, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta pimpinan cabang BPJS Kesehatan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara menegaskan komitmen penuh Korps Adhyaksa untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam mengentaskan persoalan anak terlantar di Kutai Kartanegara menuju target zero anak terlantar. Langkah konkret ini diwujudkan melalui pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara serta sinergi lintas instansi. Saat ini, pihak Kejari bersama Dinas Sosial dan Pengadilan Agama tengah melakukan asesmen serta memproses penetapan perwalian bagi sedikitnya enam orang anak.
Senada dengan hal tersebut, Asisten I Setdakab Kutai Kartanegara menyampaikan apresiasi tinggi atas terobosan kolaboratif ini. Ia berharap jangkauan program pemenuhan hak anak dapat terus diperluas agar seluruh anak dan keluarga yang membutuhkan di berbagai kecamatan dapat teridentifikasi serta memperoleh perlindungan hukum dan bantuan sosial secara menyeluruh.
Sebagai bentuk nyata pemulihan hak dasar anak atas identitas kependudukan, kesehatan, dan pendidikan, kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada anak-anak penerima manfaat, meliputi:
- Kartu Identitas Anak (KIA) hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan yang dialihkan ke skema pembiayaan Pemerintah Daerah guna menjamin akses layanan kesehatan.
- Bantuan Beasiswa Pendidikan senilai Rp1.500.000 per anak yang bersumber dari dukungan BPD Kaltimtara dan BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ke depan, sinergi antarinstansi ini juga akan menindaklanjuti pendataan warga di desa-desa yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga akses terhadap perlindungan sosial dan layanan publik bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara dapat terjamin sepenuhnya.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama seluruh jajaran pimpinan instansi, tim perwalian, dan para tamu undangan sebagai simbol komitmen bersama menjaga masa depan generasi penerus di Kabupaten Kutai Kartanegara.