SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rapat Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (RAKOR KESRA) Tahun 2025 pada Sabtu, 1 November 2025, di Fugo Hotel Samarinda. Dengan tema “Akselerasi Data Dukung Indeks Kesejahteraan Sosial dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)”, forum ini menjadi titik strategis dalam menyatukan persepsi lintas sektor untuk memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis data.
🧭 Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
Dalam sambutannya, Asisten I Akhmad Taufiq Hidayat menyampaikan bahwa RAKOR ini sangat penting dan strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan bahwa DTSEN, yang diatur melalui Inpres No. 4 Tahun 2025 dan Permensos No. 3 Tahun 2025, menjadi acuan utama dalam memastikan program pemerintah tepat sasaran. “Melalui rakor ini, kita berharap data yang valid, akurat, dan akuntabel dapat mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan,” ujarnya.
📊 DTSEN: Basis Data Tunggal untuk Intervensi Sosial
Gandhi Wijaya Cahyo (Pusdatin Kemensos) memaparkan bahwa DTSEN merupakan sistem data terpadu berbasis NIK yang menggabungkan DTKS, P3KE, dan Regsosek, dipadankan dengan data kependudukan. DTSEN memiliki variabel lengkap baik di tingkat keluarga (wilayah, aset, daya listrik) maupun individu (identitas, pekerjaan, pendidikan, kesehatan). Pemeringkatan kesejahteraan dilakukan dalam format desil 1–10, yang diperbarui setiap tiga bulan.
Ia juga menjelaskan konsekuensi penggunaan DTSEN, seperti inclusion error (penerima yang tidak layak) dan exclusion error (yang layak tapi tidak menerima). Kuota bansos nasional tetap, namun distribusi daerah mengikuti proporsi penduduk miskin, sehingga data yang akurat menjadi kunci keadilan distribusi.
📈 IKESOS: Indeks Kesejahteraan Sosial sebagai Ukuran Dampak
Dika Yudistira menekankan pentingnya penajaman IKESOS sebagai alat ukur kesejahteraan sosial. IKESOS terdiri dari tiga dimensi utama:
- Kebutuhan dasar: pangan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, tempat tinggal, rasa aman
- Peranan sosial: partisipasi masyarakat, kohesi sosial, kelembagaan inklusif
- Keberdayaan ekonomi: kemampuan produksi, kepemilikan aset, daya tahan ekonomi rumah tangga
IKESOS menjadi indikator kinerja pembangunan nasional 2025–2029, sejalan dengan mandat Kemensos dan prioritas nasional seperti penguatan SDM, kesetaraan gender, dan peran pemuda.
🧩 Tantangan dan Solusi di Daerah
Drs. Yuliandris Suherdiman (Plt. Kepala Dinsos Kukar) menegaskan bahwa Kukar tidak lagi menggunakan DTKS sebagai acuan, melainkan DTSEN. Ia mengajak seluruh peserta untuk aktif membuka dan memahami data desil di SIKS-NG. “Jika kita tidak melihat desil tiap warga, akan sulit memastikan program tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kukar masih menghadapi garis kemiskinan tinggi, yaitu Rp705.000 per bulan. Oleh karena itu, DTSEN menjadi alat penting untuk mengintervensi program secara lebih tajam. Pengalaman verval DTKS sebelumnya menunjukkan temuan data tidak akurat hingga 30%, sehingga verval berbasis komunitas dan Musdes menjadi solusi.
🔧 Rekomendasi Tindak Lanjut
- Permohonan hak guna pakai data DTSEN ke Kementerian Sosial RI
- Sosialisasi proses usulan bansos dan pembaruan data di tingkat desa/kelurahan
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola data melalui pelatihan teknis
- Integrasi variabel DTSEN dan IKESOS ke dalam RPJMD 2025–2029
- Penguatan sinergi lintas sektor untuk akselerasi pengentasan kemiskinan
RAKOR KESRA 2025 menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan, memperkuat fondasi transformasi sosial, dan memastikan bahwa setiap program benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan visi Kukar Idaman Terbaik.
