Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kukar) menggelar kegiatan Sosialisasi Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bertempat di Aula Bappeda Kukar Lantai 1, Selasa (15/7/2025).
Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan pedoman teknis terkait Manajemen Risiko, Layanan, dan Aset TIK SPBE sebagai bagian dari penguatan tata kelola digital pemerintahan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, yang dalam sambutannya menekankan bahwa transformasi digital adalah keniscayaan birokrasi modern. Ia menyebut SPBE sebagai strategi nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 dan menjadi kerangka kerja menuju sistem birokrasi yang efisien dan responsif.
“Dokumen SPBE bukan sekadar formalitas, tetapi pondasi penting menyongsong perubahan menuju Pemerintahan Digital 2026,” ujarnya.
Kukar Jadi Lokasi Pemantauan Nasional SPBE
Plt. Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan dokumen ini merupakan rekomendasi dari evaluasi SPBE 2024. Kutai Kartanegara juga ditetapkan sebagai salah satu locus pemantauan SPBE oleh Kementerian PANRB Tahun 2025, yang menandai masa transisi menuju pengukuran Indeks Pemerintahan Digital.
Solihin menambahkan, dokumen yang disusun mengacu langsung pada referensi Arsitektur SPBE Nasional dan akan menjadi bahan evaluasi utama dalam penilaian transformasi digital daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD dan pihak yang telah terlibat dalam proses pengumpulan data, baik melalui survei daring maupun sesi wawancara selama Juni 2025,” ujarnya.
Kolaborasi Konsultan dan OPD Kukar Wujudkan Pemerintahan Terintegrasi
Diskominfo Kukar menggandeng PT Digitama Sinergi Indonesia sebagai konsultan teknis, sedangkan perangkat daerah berperan aktif dalam menyuplai data dan informasi kebutuhan layanan digital masing-masing unit kerja.
Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan dokumen SPBE secara simbolis dari Tim Konsultan kepada Pemerintah Kabupaten Kukar sebagai bentuk komitmen bersama.
Dengan langkah ini, Kukar memperkuat pondasi untuk mewujudkan visi Kukar Idaman Terbaik 2025–2030, melalui sistem layanan digital pemerintahan yang terintegrasi, berkualitas, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
