Tenggarong, 17 April 2025 – Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu wilayah prioritas dalam program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri.
Proposal pembangunan Sekolah Rakyat telah diterima oleh Kementerian Sosial, yang sebelumnya melalui tahapan rapat dan pengajuan dokumen pendukung. Sebagai langkah lanjutan, rapat pemantapan dijadwalkan pada Senin, 21 April 2025, guna memastikan kesiapan pelaksanaan bersama lintas kementerian seperti Kementerian PU, Kemendagri, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial.
Kabupaten Kukar telah mengusulkan dua lokasi alternatif untuk pembangunan sekolah rakyat. Lokasi pertama berada di Jalan Poros Tenggarong-Kota Bangun, meskipun terdapat kendala berupa bangunan ilegal yang belum memiliki legalitas. Lokasi kedua terletak di sekitar SMP 7 dengan kondisi lahan yang berbukit dan akses jalan bekas hauling. Legalitas lahan telah terjamin melalui hibah eks PT MHU dari Kementerian ESDM.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini akan sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian PU, dengan luas lahan mencapai 10 hektar untuk setiap lokasi. Prototipe sekolah meliputi jenjang pendidikan dari SD hingga SMA, asrama putra-putri, fasilitas penyandang disabilitas, dan kurikulum khusus yang mengintegrasikan metode pendidikan umum, keagamaan, dan taruna.
Selain itu, seleksi tenaga pendidik dan kepala sekolah dengan disiplin kerja tengah dipersiapkan untuk memastikan kualitas pengajaran. Dokumen-dokumen pendukung, seperti proposal, legalitas aset, dan surat pernyataan kepala daerah, juga sedang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi program.
Sebagai bagian dari persiapan, Dinas Sosial mengadakan rapat lintas OPD di Gedung Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, pada 21 April 2025. Rapat ini bertujuan untuk menampilkan hasil dokumentasi lahan serta berkas-berkas yang akan digunakan dan dipresentasikan saat desk berlangsung di Jakarta. Survei lahan oleh Balai Kementerian PU dijadwalkan setelah desk selesai, dengan pendampingan dari OPD seperti Dinas PU, BPKAD, dan Dinas Pertanahan.
Target tahun ini adalah pembangunan di 200 kabupaten/kota, sementara sisanya akan dilanjutkan pada 2026.
Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat dan mendorong pemerataan pendidikan di Indonesia.
