Tenggarong, 28 April 2025 – Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam tata kelola arsip melalui dua langkah strategis, yakni pemusnahan arsip retensi di bawah 10 tahun dan penyerahan arsip inaktif ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). Agenda ini berlangsung di Kantor Dinas Sosial dan dihadiri jajaran pimpinan serta pihak terkait.
Acara ini dihadiri Plt. Kepala Dinas Sosial Drs. Yuliandris Suherdiman dan Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rinda Desianti, S.Sos., M.Si., beserta tim ahli kearsipan yang turut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan.
Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan ANRI terkait jadwal retensi arsip. Pemusnahan dokumen dilakukan untuk arsip yang habis masa retensinya, tidak lagi bernilai guna, dan bebas dari perkara hukum. Sementara itu, penyerahan arsip inaktif meliputi 11 boks berisi 710 berkas ke LKD untuk penyimpanan yang lebih aman dan terstandar.
“Ini langkah strategis yang penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip, sekaligus bentuk sinergi antara Dinas Sosial dengan Dinas Kearsipan,” ujar Drs. Yuliandris Suherdiman dalam sambutannya. Ia juga mengapresiasi pencapaian bidang kearsipan Dinas Sosial, yang berhasil naik peringkat dalam penilaian tata kelola arsip.
Hal senada disampaikan Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Rinda Desianti, S.Sos., M.Si., yang menyebut Dinas Sosial sebagai contoh terbaik dalam pengelolaan arsip di Kukar. Menurutnya, tindakan ini mendukung audit kearsipan dan menjadi inspirasi bagi OPD lainnya.
Proses pemusnahan arsip dilakukan melalui metode penghancuran fisik (mencacah) sesuai standar, sementara penyerahan arsip inaktif didahului identifikasi hingga pengemasan yang rapi. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai simbol komitmen kedua pihak dalam membangun tata kelola arsip yang transparan dan berkelanjutan.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara semakin menegaskan upayanya dalam menciptakan pemerintahan yang tertib dan akuntabel.
